SIAPA PEMEGANG KEBIJAKAN

Mengelola sebuah negara tentu bukan hal yang mudah bagi kepala negara. Butuh kekuatan komunikasi dan kelincahan berkoordinasi dengan tangan kiri, kanan, atas, bawah, hingga seluruh lingkungan kepresidenan. Hanya orang­orang terdekat dan orang kepercayaan presiden yang dapat memberi masukan dan saran, hingga akhirnya kebijakan dapat dijalankan. Kabinet yang akan menjalankan kebijakan, menjadi unsur penting untuk ikut berperan 'mengolah' kebijakan. Sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, tentunya sudah disepakati bersama dalam rapat kabinet. Kebijakan yang diluncurkan ke masyarakat akan menjadi cermin kekompakan kinerja pemerintahan. Menjadi sebuah pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana harus mengikuti sebuah kebijakan bila yang mengeluarkan kebijakanpun 'angkat tangan'. Lalu kepada siapa sebuah kebijakan itu dipertanggungjawabkan? Dan kepada siapa masyarakat harus menaruh kepercayaan? Menjadi hal yang mudah untuk memberikan pernyataan sebuah kebijakan kepada masyarakat melalui beragam media. Namun hal itu akan menjadi sulit dan menimbulkan polemik, bila pernyataan yang disampaikan adalah irama yang sumbang, dan tidak sejalan. Apalagi bila pimpinan tertinggi pengambil keputusan, juga tidak memahami kebijakan yang ditandatanganinya. Lalu bagaimana cara mengoreksinya, bila hal yang dipolemikkan itu sudah harus dijalankan oleh rakyat?

Berada ditengah-­tengah orang kepercayaan yang jumlahnya puluhan, tentu presiden dapat lebih arif dan bijak dalam mengambil keputusan. Apalagi, bila para pembantu presiden juga ikut terlibat dalam sebuah pengambilan kebijakan. Tentunya jembatan untuk mencapai sebuah kesepakatan adalah komunikasi dan koordinasi yang merata di segala arah, tanpa harus timpang sebelah. Karena masukan dari lingkaran orang­orang kepercayaan harus diuji oleh lingkaran luar kepresidenan yang dapat memberikan keseimbangan. Bila menteri tak seirama, presiden bisa saja mencabut mandatnya. Tapi bagaimana bila hal itu terjadi di lingkungan kepresidenan? Semoga ke depan komunikasi dan koordinasi di internal presiden dan pemerintahan dapat seiring sejalan, serta tidak menimbulkan kepanikan berulang. Masyarakatpun tentu tak akan kembali menjadi korban.